Home / Berita

Monday, 12 February 2018 - 22:56 WIB

Kabupaten dan Kota Wajib Urus PAUD dan Kesetaraan

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) wajib menyediakan sarana, prasarana, dan anggaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta kesetaraan. Hal ini sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

“Ini aturan baru, bahwa PAUD dan kesetaraan wajib masuk dalam SPM. Itu berarti pemda harus ikut terlibat,” ujar Sekretaris Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wartanto di kantornya, Senin (12/2).

Dengan keterlibatan pemda kabupaten/kota, lanjutnya, diharapkan tidak ada anak usia 5-6 tahun yang tidak sekolah PAUD.

Ini juga untuk mendorong anak putus sekolah usia 7-18 tahun melanjutkan pendidikannya ke lembaga formil atau kesetaraan.

Sampai saat ini ada 9,5 juta anak berusia 3-6 tahun. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) posisinya 74 persen. Itu berarti masih 26 persen anak usia 3-6 tahun belum masuk PAUD.

Baca Juga  Anies Ingatkan Pentingnya Pendidikan Kesehatan sejak Usia Dini

Khusus usia 5-6 tahun, ada 6,8 juta anak yang wajib PAUD. Mereka ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) PAUD Rp 4,07 triliun.

“2019, pemda wajib melaksanakan PAUD (5-6 tahun) dan kesetaraan. Dengan DAK PAUD, pemda tidak akan berat karena populasi anak 3-6 tahun hanya 9,5 juta. Sedangkan usia 5-6 tahun sebanyak 6,8 juta. Apalagi banyak di antaranya yang sudah masuk SD,” paparnya.

Dia menambahkan, saat ini Kemendikbud tengah menyusun petunjuk teknis SPM sehingga bisa segera diimplementasikan kabupaten/kota

 

Sumber Berita : JPNN

Share :

Baca Juga

Berita

Kabar Gembira !! Guru Honorer K2 diangkat jadi PNS tanpa Tes

Berita

Jokowi batalkan program Full Day School (FDS) 8 jam sehari

Berita

Peraih Nilai UN Tertinggi Bakal Kantongi Rp 20 Juta

Berita

Inilah Jadwal UN Susulan SMA sederajat

Berita

PGRI : Kebijakan Menteri Anies Soal UKG Ulang Dianggap Diskriminatif

Berita

Anies Ingatkan Pentingnya Pendidikan Kesehatan sejak Usia Dini

Berita

Inilah resiko yang ditanggung PNS apabila abaikan pendataan E-PUPNS 2015

Berita

Menteri Anies siap-siap Ajukan Gugatan