Home / Berita

Monday, 19 June 2017 - 23:15 WIB

Jokowi batalkan program Full Day School (FDS) 8 jam sehari

Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Usai pertemuan, Ma’ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

 

presiden-jokowi batalkan full day school

“Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu,” kata Ma’ruf Amin.

(baca: Kemendibud Nilai Kebijakan 8 Jam Belajar Belum Dipahami Mendalam)

Ma’ruf mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden.

Baca Juga  2,9 Juta guru siap-siap di tes Kompetensi bulan depan

Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah.

“Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu,” ucap Ma’ruf.

(baca: 8 Jam di Sekolah: 30 Persen Belajar dari Buku, 70 Persen Pendidikan Karakter)

Selama sesi jumpa pers hingga tanya jawab berlangsung, hanya Ma’ruf yang bicara dan menjawab pertanyaan wartawan.

Sementara Muhadjir hanya berdiri mendampingi Ma’ruf dan tak mengeluarkan pernyataan apapun.

Sebelumnya, kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari ormas PBNU.

Baca Juga  Syarat memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sumber: KOMPAS

Share :

Baca Juga

Berita

Menpan Temukan Info Hoax Penerimaan CPNS 2018

Berita

Ini Alasan Pemda Harus Cairkan Tunjangan Profesi Guru

Berita

Perpres tentang Kemendikbud Resmi Terbit

Berita

WAJIB BACA !! Hasil UKG kurang dari 60 , Guru wajib ikut pelatihan

Berita

Inilah beragam Tunjangan Guru Non PNS

Berita

Korupsi Dana BOS, kepsek dituntut 4 tahun

Berita

Daftar dan Ikuti !! Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan 2015

Berita

Inilah resiko yang ditanggung PNS apabila abaikan pendataan E-PUPNS 2015