Home / Berita

Friday, 21 July 2017 - 23:04 WIB

Dinilai Merugikan Tenaga Pengajar, PP Guru Harus Direvisi

PB PGRI kembali mendesak pemerintah merevisi PP 19/2017 tentang Guru. PP ini dinilai merugikan guru sehingga layak diubah. Menurut Ketum PB PGRi Unifah Rosyidi, guru jangan terlalu banyak dibebani hal-hal administratif.

Karena itu, perlu dibuat sistem tata kelola yang bisa mengukur kinerja dengan tetap menjaga otoritas profesi guru.

“Kami prihatin dalam PP Guru,tunjangan fungsional guru nonsertifikasi dan guru tetap swasta yang jumlahnya tidak seberapa dihapus,” kata Unifah, Kamis (20/7).

Selain itu, syarat tunjangan profesi guru (TPG) jauh lebih rumit dibandingkan syarat tunjangan kinerja pegawai.

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui PLPG dihentikan. Padahal, masih ada ratusan ribu guru yang memenuhi syarat belum disertifikasi

Baca Juga  Pengumuman dan Pemanggilan Peserta PLPG Guru PAIS dan Madrasah Tahun 2015

“Mari buka hati dengan jernih. Jika pendidikan ingin maju, berikan kepercayaan dan penghormatan kepada guru,” ucapnya.

Terpisah, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, pembuatan dan revisi PP perlu pembahasan antarkementerian serta tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempelajari dulu.

Dia mencontohkan mengenai usulan tunjangan fungsional yang stilahnya tidak ada lagi.

Namun, slot anggarannya ada. Namanya menjadi insentif bagi guru bukan PNS.

“Jadi tidak dihapus, hanya ganti nama,” ujarnya.

Mengenai syarat TPG yang makin berat, menurut Pranata, hal ini semata untuk mendapatkan guru-guru dengan kompetensi tinggi.

“Pendidikan tidak stuck dan harus terus berkembang. Makanya, guru-gurunya juga wajib meningkatkan kemampuannya,” tandas Pranata

Baca Juga  Status Non Aktif, Perguruan tinggi tidak dapat layanan ini

 

Sumber : JPNN

Share :

Baca Juga

Berita

Kabar Gembira !! Gaji ke 14 dibayarkan menjelang Penerimaan Siswa Baru

Berita

Menpan Temukan Info Hoax Penerimaan CPNS 2018

Berita

Mendikbud: Hanya Satu Orang Pelaku Pembocoran Soal UN

Berita

Guru Bantu Diangkat Tahun Ini, Honorer K2 Harus Bisa

Berita

Salah Masukkan Data Di EPUPNS, PNS Bisa diberhentikan !

Berita

PGRI: Penyaluran Tunjangan Profesi Guru 2015 Lebih Buruk dari Tahun sebelumnya

Berita

Ingat !!! Batas Akhir Pengambilan Data BOS SM Tahap ke 3 adalah 15 April 2015

Berita

BKN Tolak 1700 PNS registrasi EPUPNS karena Indikasi Ijazah Palsu