Home / Berita / e pupns

Tuesday, 6 October 2015 - 22:56 WIB

BKN Tolak 1700 PNS registrasi EPUPNS karena Indikasi Ijazah Palsu

EPUPNS 2015 BKN – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, dari 3,7 juta PNS yang berhasil teregistrasi lewat sistem e-PUPNS, ada 1.700 ditolak. Lembaga tersebut masih mengevaluasi apakah PNS tersebut fiktif alias bodong atau ada kesalahan saat pengisian ePUPNS.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa 1700 PNS tersebut belum disebut berstatus fiktif, melainkan ditolak atau reject paska daftar ulang lewat e-PUPNS 2015 hingga Oktober ini.

ePUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Baca Juga  Seragam Dinas PNS akan Berubah lagi

“Belum pada status fiktif, masih status ditolak setelah melakukan registrasi. Nanti kita akan evaluasi, apakah data tersebut memang fiktif atau karena kesalahan input saja. Bisa jadi datanya fiktif,” ujar Bima.

Namun dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, bahwa pihaknya sendiri belum menghitung kebocoran anggaran karena PNS fiktif tersebut.

Bima Mengatakan bahwa “belum hitung berapa kebocorannya. Kami hanya menghitung PNS fiktifnya. Yang menjadi Ironisnya PNS tersebut setiap bulan menerima gaji,”

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB, Herman Suryatman mengaku, proses registrasi ulang PNS lewat sistem e-PUPNS masih berlangsung hingga Desember 2015, sehingga itu belum menjadi data final dari BKN.

Baca Juga  Inilah Perbandingan Persentase Dana Pendidikan di 34 Provinsi

“Kami belum tahu ada 1.700 PNS yang fiktif karena ini kan masih berproses sampai Desember. Masih harus dilakukan pendalaman,” ujar Herman.

Herman juga menjalskan, bahwa nanti akan ada tindak lanjutnya setelah mendapatkan hasil yang pasti, seperti para PNS harus memiliki nomor induk yang berbeda.

“Nanti akan ada tindak lanjutnya setelah ada hasil, misalnya setiap PNS wajib memiliki nomor induk pegawai dan tidak ada yang sama atau lainnya. BKN yang lebih paham. Tapi pasti sebelumnya akan di kroscek,” terangnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Kemdikbud ingin sekolah seperti taman

Berita

Evaluasi Kurikulum 2013 Rampung, Kapan Penerapannya ?

Berita

Peraih Nilai UN Tertinggi Bakal Kantongi Rp 20 Juta

Berita

Mendikbud: Hanya Satu Orang Pelaku Pembocoran Soal UN

Berita

Ini dia 234 kampus yang dinonaktifkan, berikut daftar lengkapnya

Berita

Tahun 2015, Sebanyak 57 Ribu Guru PAUD Ikuti UKG

Berita

Siap Siap Tes CPNS akan dilaksanakan Maret 2016

Berita

Pemerintah Pastikan Gaji ke-14 Dibayar Juni, Gaji ke-13 Juli