Home / Berita / e pupns

Tuesday, 6 October 2015 - 22:56 WIB

BKN Tolak 1700 PNS registrasi EPUPNS karena Indikasi Ijazah Palsu

EPUPNS 2015 BKN – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, dari 3,7 juta PNS yang berhasil teregistrasi lewat sistem e-PUPNS, ada 1.700 ditolak. Lembaga tersebut masih mengevaluasi apakah PNS tersebut fiktif alias bodong atau ada kesalahan saat pengisian ePUPNS.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa 1700 PNS tersebut belum disebut berstatus fiktif, melainkan ditolak atau reject paska daftar ulang lewat e-PUPNS 2015 hingga Oktober ini.

ePUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Baca Juga  Mendikbud: Sekolah akan memiliki 2 versi Rapor

“Belum pada status fiktif, masih status ditolak setelah melakukan registrasi. Nanti kita akan evaluasi, apakah data tersebut memang fiktif atau karena kesalahan input saja. Bisa jadi datanya fiktif,” ujar Bima.

Namun dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, bahwa pihaknya sendiri belum menghitung kebocoran anggaran karena PNS fiktif tersebut.

Bima Mengatakan bahwa “belum hitung berapa kebocorannya. Kami hanya menghitung PNS fiktifnya. Yang menjadi Ironisnya PNS tersebut setiap bulan menerima gaji,”

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB, Herman Suryatman mengaku, proses registrasi ulang PNS lewat sistem e-PUPNS masih berlangsung hingga Desember 2015, sehingga itu belum menjadi data final dari BKN.

Baca Juga  Pendaftaran Alumni pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

“Kami belum tahu ada 1.700 PNS yang fiktif karena ini kan masih berproses sampai Desember. Masih harus dilakukan pendalaman,” ujar Herman.

Herman juga menjalskan, bahwa nanti akan ada tindak lanjutnya setelah mendapatkan hasil yang pasti, seperti para PNS harus memiliki nomor induk yang berbeda.

“Nanti akan ada tindak lanjutnya setelah ada hasil, misalnya setiap PNS wajib memiliki nomor induk pegawai dan tidak ada yang sama atau lainnya. BKN yang lebih paham. Tapi pasti sebelumnya akan di kroscek,” terangnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Syarat mendapatkan tunjangan fungsional guru non pns tahun 2015

Berita

40 Tahun Jadi Guru Honorer, Maman berhasil membuat Muridnya sukses

Berita

Temukan kecurangan UN ? laporkan disini

Berita

Info Pembatalan Bantuan Dana Penulisan PTK Puslitjakdikbud Tahun 2016

e pupns

Solusi Permasalahan data diberhentikan di E-PUPNS

Berita

Sarjana Majukan pendidikan Lewat SM3T, ayo !! segera daftar

e pupns

Server e-PUPNS Lemot, BKN harus cari solusi

Berita

Lomba Foto Bidang pendidikan dan Kebudayaan